BANTEN, Realnewsbanten.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menyampaikan hasil awal Studi Komparasi Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Industri, yang dilaksanakan di aula lantai 2 Kantor Disperindag Provinsi Banten. Acara ini dibuka oleh Kepala Disperindag Provinsi Banten, H. Babar Suharso, ST, M.Si., dan dihadiri peserta dari asosiasi perusahaan, akademisi, serta perangkat daerah terkait pada Jumat, (20/6/25).
FGD tersebut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri di Banten, mulai dari tingginya biaya produksi, ketidakpastian regulasi, hingga belum optimalnya kebijakan insentif daerah. Kondisi ini turut mendorong tren relokasi industri ke provinsi lain. Untuk menjawab tantangan itu, Disperindag melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Tengah yang dianggap berhasil mengembangkan kebijakan industri yang lebih kompetitif.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Industri, Dr. Iwan Hermawan, ST, MM, menyampaikan bahwa hasil studi ini penting sebagai dasar kebijakan yang berbasis praktik terbaik. “Melalui studi ini, kita bisa mengadopsi pendekatan yang lebih konkret dan sesuai kebutuhan industri agar Banten tidak tertinggal dalam persaingan antarwilayah,” ujarnya.
Banten memiliki sejumlah keunggulan, seperti lokasi strategis, konektivitas infrastruktur, serta potensi kawasan industri baru. Namun, keunggulan tersebut belum mampu bersaing tanpa dukungan regulasi yang fleksibel dan insentif yang menarik bagi investor. Karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga pemetaan wilayah produktif.
Studi di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan pengembangan industrinya terletak pada insentif fiskal berbasis produktivitas, keterpaduan zonasi kawasan industri, serta harmonisasi hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Pendekatan kolaboratif seperti ini memungkinkan iklim investasi yang lebih stabil dan progresif.
Kepala Disperindag Banten, H. Babar Suharso, menegaskan bahwa hasil studi ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan regulasi yang lebih tepat sasaran. “Kami akan mendorong reformasi kebijakan industri yang ramah investasi, berpihak pada produktivitas, serta selaras dengan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Laporan ini merekomendasikan langkah-langkah konkret seperti penyusunan insentif berbasis produktivitas, pengembangan kawasan industri di wilayah selatan, integrasi dokumen perencanaan daerah, serta penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan komitmen bersama, Provinsi Banten diharapkan mampu mengembalikan posisi strategisnya dalam peta industri nasional.(Lif)
