Penguatan Sinergi Dunia Usaha: Pemprov Banten Gelar Pembinaan dan Penegakan Hukum Lintas Sektor
SERANG, Realnewsbanten.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya dalam mewujudkan iklim investasi dan tata kelola dunia usaha yang tertib, bertanggung jawab, serta berwawasan lingkungan. Langkah strategis ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Pertambangan, Ketenagakerjaan, serta Kepatuhan Pajak oleh Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., di Pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut bertujuan untuk memperkuat kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku. Melalui forum ini, Pemprov Banten berupaya memastikan seluruh operasional perusahaan di wilayah Banten tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan para pelaku industri merupakan kunci utama pembangunan daerah yang inklusif.
“Tata kelola usaha yang ideal harus berdiri di atas prinsip tertib hukum, taat pajak, ramah lingkungan, serta menghormati hak-hak ketenagakerjaan. Pemanfaatan sumber daya energi dan mineral juga wajib dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab demi keberlanjutan masa depan Banten,” tegas Andra Soni di hadapan para peserta.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Banten, H. Deden Apriandhi Hartawan, S.STP., M.Si. Turut hadir jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Dr. Iwan Hermawan, ST., M.M., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas ESDM, Kasatpol PP, serta Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
Selain unsur jajaran Bapenda Provinsi Banten, kegiatan ini juga mengikutsertakan perwakilan dari 50 perusahaan besar di Provinsi Banten yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas nama badan/perusahaan.
Sementara itu, Kepala Disperindag Banten, Dr. Iwan Hermawan, ST., M.M., menyambut baik kolaborasi lintas OPD ini. Menurutnya, partisipasi Disperindag merupakan bentuk komitmen konkret dalam mendampingi sektor industri dan perdagangan agar senantiasa selaras dengan regulasi pemerintah.
“Kehadiran kami dalam forum pengawasan dan pembinaan terpadu ini adalah komitmen untuk mendorong para pelaku industri dan perdagangan di Banten agar semakin patuh terhadap regulasi, disiplin membayar pajak, dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan,” ujar Iwan Hermawan.
Melalui agenda terpadu ini, Pemprov Banten berharap tingkat kepatuhan perusahaan terus meningkat, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banten.
