Tepis Isu Anti-Kritik, Rekam Jejak Dialogis dan Capaian LSDP Jadi Bukti Nyata Kinerja Bupati Lebak
LEBAK, Realnewsbanten.com – Kabupaten Lebak sedang menjadi sorotan publik setelah adanya insiden Walkoutnya Wakil Bupati Lebak saat acara Hal Bi Halal pada Senin, 30 Maret 2026. Berkaitan hal tersebut, sejumlah isu seperti kehadiran fisik hingga gaya kepemimpinan Bupati Lebak dalam merespons kritik masyarakat menuai perhatian. Menanggapi hal tersebut, sejumlah data dan fakta di lapangan justru menunjukkan pola kepemimpinan yang lebih mengedepankan efektivitas kerja dan transparansi.
Isu mengenai intensitas kehadiran Bupati di Jakarta sering kali disalahpahami oleh sebagian pihak. Agenda Bupati di Jakarta merupakan bagian dari upaya jemput bola anggaran dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat. Hasilnya terlihat nyata pada percepatan beberapa program seperti Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang merupakan program strategis hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dukungan hibah dari Bank Dunia. Kabupaten Lebak terpilih menjadi salah satu dari 30 daerah percontohan nasional untuk menjalankan proyek ini dengan fokus pada Pengelolaan Sampah Modern (Solid Waste Management).
Di sisi lain, tudingan bahwa kepemimpinan saat ini menutup diri dari kritik terpatahkan oleh rentetan fakta di lapangan. Contohnya saat Bupati Lebak Moch. Hasbi A. Jayabaya. menerima Audiensi dari perwakilan Mahasiswa Lebak yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus bertempat di Gedung Negara Kabupaten Lebak, Senin 2 Maret 2026. Pada kesempatan ini Bupati Lebak berkomitmen menindaklanjuti aspirasi dan saran konstruktif mahasiswa demi pembangunan Kabupaten Lebak yang berkelanjutan.
Langkah menemui mahasiswa itu merupakan sinyal bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kontrol sosial. Sebaliknya, aspirasi menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Satu tahun masa kepemimpinan Hasbi-Amir mencatat sejumlah indikator positif, terutama dalam cakupan jaminan kesehatan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Di era digital saat ini, efektivitas seorang kepala daerah tidak lagi diukur hanya dari kehadiran fisik di balik meja kantor, melainkan dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan mendasar rakyat.
Pemkab Lebak tampaknya sedang berupaya menggeser paradigma birokrasi lama menuju pemerintahan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.(Tet)
